PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah resmi membuka pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Pendaftaran ini dimulai pada 20 Agustus dan akan berlangsung hingga 6 September 2024, dengan total 280 formasi yang disediakan.
Pemerintah Kota Bontang merilis daftar lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Total ada 117 lowongan yang dibuka.
Pemerintah Kota Bontang belum membuka seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Hingga kini pemkot masih menunggu persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Pemerintah Kota Bontang membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 mulai Selasa (20/8/2024) besok. Terdapat 117 formasi yang dibuka, 3 diantaranya khusus bagi penyandang disabilitas.
KLIKKALTIM.COM- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang menyebutkan para Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
KLIKKALTIM.COM - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) merilis jadwal penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 pada 20 Agustus pukul 17.08.45 WIB. Jadwal ini sesuai siaran pers BKN yang diumumkan hari ini, Senin (19/8/2024).
KLIKKALTIM.COM - Pemkot Bontang mengajukan kuota penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 400 formasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk seleksi tahun 2024.
KLIKKALTIM.COM- Guru dan murid SMP Negeri 1 berhasil mengharunkan nama Bontang. Di dua kesempatan berbeda mereka berhasil didaulat menjadi duta Sahabat Inspirarif Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk guru.
Ketua Pansus LKPJ TA 2023 Hepnie Armansyah menjelaskan, LKPJ adalah laporan yang memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
