PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melobi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 tidak dipangkas,Jumat (19/9).
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menilai apabila rencana pemangkasan anggaran dana transfer daerah dari pusat dilakukan APBD 2026 merosot 60 persen dari asumsi semula.
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Bontang di 2026 menurun drastis hingga 80 persen. Penurunan signifikan ini membuat Wali Kota Neni Moerniaeni kecewa dan akan menyuarakan penolakan.
BONTANG- Rencana pemangkasan dana transfer daerah 2026 diprotes keras oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Pun, Neni menggalang dukungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menolak kebijakan pemangkasan.
BONTANG- Ketua Komite I DPD RI Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam menyampaikan pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah bisa menimbulkan gejolak.
BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melayangkan surat penolakan kebijakan pemangkasan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang.
Pemkot dan DPRD Bontang menyepakati pengesahan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3,1 Miliar, Senin (25/8/2025) malam.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku menyiapkan skema penghematan dalam penyusunan APBD 2026. Kebijakan ini merupakan imbas dariproyeksi merosotnya dana transfer dari pusat.
Pemkot Bontang mengajukan nota keuangan KUA-PPAS APBD 2026 senilai Rp 2,8 triliun.
