PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG – Komisi III DPRD Bontang mengajukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait harta wakaf. Aturan ini diharapkan menjadi pedoman supaya penyelesaian harta wakaf memiliki metode penanganan secara jelas.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti nomor polisi (nopol) kendaraan roda 4 PT Kaltim Prima Coal (KPC) lantaran masih menggunakan plat luar daerah. Meski pemerintah daerah telah melayangkan permintaan mutasi, akan tetapi perusahaan belum memberikan respons.
KLIKKALTIM.COM - Klaim Pemkot Bontang telah menyelesaikan masalah banjir hingga 70 persen dibantah dewan. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina membantah masalah banjir telah berkurang drastis di Bontang.
BONTANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 Kota Bontang diprediksi mencapai Rp3,3 triliun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong mengutamakan program prioritas dan memaksimalkan serapan anggaran.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Kutim) berencana menambah sekolah menengah atas (SMA) negeri, bahkan lahan untuk pembangunan sudah mulai dipersiapkan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kutim, Fitriyani.
Anggota Banggar DPRD Kutim Faizal Rachman mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut penyampaian pemerintah atas rancangan Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar jeli dalam perencanaan anggaran. Sebab, perencanaan yang baik dapat menunjang penggunaan anggaran efektif dan efisien.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dunia pendidikan sebanyak 20 persen. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera memenuhi target yang ditetapkan.
