PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan menilai penyebab utama gagal ginjal pada anak-anak, baik dari faktor keturunan maupun lingkungan. Itu sebabnya perlu sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan.
Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2024, dijadwalkan bakal dilakukan pekan kedua Agustus mendatang. Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengatakan saat ini pembahasan belum rampung dan masih dilakukan.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti nomor polisi (nopol) kendaraan roda 4 PT Kaltim Prima Coal (KPC) lantaran masih menggunakan plat luar daerah. Meski pemerintah daerah telah melayangkan permintaan mutasi, akan tetapi perusahaan belum memberikan respons.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Kutim) berencana menambah sekolah menengah atas (SMA) negeri, bahkan lahan untuk pembangunan sudah mulai dipersiapkan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kutim, Fitriyani.
Anggota Banggar DPRD Kutim Faizal Rachman mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut penyampaian pemerintah atas rancangan Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar jeli dalam perencanaan anggaran. Sebab, perencanaan yang baik dapat menunjang penggunaan anggaran efektif dan efisien.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dunia pendidikan sebanyak 20 persen. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera memenuhi target yang ditetapkan.
