PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) Novel Tyty Paembonan meminta Bupati selaku kepala daerah daerah dapat mendistribusikan anggaran APBD dengan adil di setiap kecamatan, mengingat kabupaten Kutim terdiri dari beberapa kecamatan.
Kasus pekerja anak di bawah umur rupanya masif terjadi di Kutai Timur. Persoalan ini mencuat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Peraturan Perlindungan Anak (PPA).
KLIKKALTIM.COM - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) telah menggelar Uji Publik, di Kota Balikpapan belum lama ini.
KLIKKALTIM.COM - Rencana membangun terminal skytrain Bandara APT Pranoto mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.
KLIKKALTIM.COM - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud berharap kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) bisa menjaga ketertiban menjelang momentum politik tahun 2024.
KLIKKALTIM.COM - Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di bumi benua etam ini, tidak menjamin pemenuhan terhadap kebutuhan energi listrik di sejumlah daerah dapat terpenuhi.
KLIKKALTIM.COM - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun berpendapat bahwa, sangat tidak layak jika masih ada daerah di kaltim yang belum benar-benar mendapatkan listrik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) ke II tahun anggaran 2023 besok (30/10/2023).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melalui Wakil Ketua I Asti Mazar mengkritisi banyaknya program perjalan luar daerah di Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sejumlah program di APBD Perubahan 2023 tidak berjalan maksimal.
