PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 Kota Bontang diprediksi mencapai Rp3,3 triliun. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong mengutamakan program prioritas dan memaksimalkan serapan anggaran.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Kutim) berencana menambah sekolah menengah atas (SMA) negeri, bahkan lahan untuk pembangunan sudah mulai dipersiapkan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kutim, Fitriyani.
Anggota Banggar DPRD Kutim Faizal Rachman mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut penyampaian pemerintah atas rancangan Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar jeli dalam perencanaan anggaran. Sebab, perencanaan yang baik dapat menunjang penggunaan anggaran efektif dan efisien.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dunia pendidikan sebanyak 20 persen. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera memenuhi target yang ditetapkan.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mendorong penerapan asuransi gagal panen bagi petani di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memotivasi petani dalam mengembangkan sektor pertanian. Usulan ini disampaikan Faizal setelah melakukan kunjungan kerja ke Bali beberapa waktu lalu.
KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang.
KLIKKALTIM.COM - Rekayasa lalu lintas di Simpang RSUD lagi-lagi mendapat sorotan dari Anggota DPRD Bontang. Dewan meminta pemerintah tak tinggal diam dengan membiarkan rekayasa lalu lintas seperti saat ini.
