![[OPINI] Ancaman Masa Depan Bangsa: Pemangkasan Anggaran Pendidikan 2025 dan Ironi Janji Pemerintah](https://klik-kaltim.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/News/2025-02/opini-ancaman-masa-depan-bangsa-pemangkasan-anggaran-pendidikan-2025-dan-ironi-janji-pemerintah.jpeg?w=715&q=90)
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Ancaman krisis guru di Bontang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan putar otak. Disdikbud berencana menggunakan skema outsourcing untuk merekrut guru baru.
Ancaman pemberian sanksi bagi pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kilogram rupanya tak digubris sejumlah oknum. Buktinya masih ditemui pangkalan di Kota Bontang yang menjual gas bersubsidi itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bontang harus mendirikan 3 kelas darurat untuk aktivitas belajar mengajar. Lokasi kelas darurat berada di aula pertama dan kedua, kemudian di halaman musala. Hal itu dikarenakan kurangnya Ruang Kelas Belajar (RKB).
Kelangkaan gas 3 kilogram masih terjadi di Bontang, Kalimantan Timur. Warga harus mengantre hingga berjam-jam.
Pemerintah Kota Bontang dan Komisi B DPRD menyidak pangkalan penjualan tabung gas 3 kilogram pada Rabu (5/2/2024) pagi.
BONTANG- Polres Bontang menutup akhir tahun 2024 dengan pekerjaan rumah yang menumpuk. Dari total 338 perkara yang ditangani polisi baru 102 atau 30 persen saja yang selesai.
Rombongan Komisi B DPRD Bontang mendatangi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada Selasa (23/12/2024). Peninjauan dilaksanakan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jelang natal dan tahun baru (Nataru).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Shabaruddin mengungkapkan bahwa sektor pendidikan di Kecamatan Sangkulirang menghadapi tantangan yang serius. Meskipun terdapat beberapa sekolah di wilayah tersebut, fasilitas dan kualitas pendidikan yang tersedia masih sangat kurang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya. Pernyataan ini disampaikan saat Pandi menggelar reses di Swarga Bara/G Hause pada Minggu (17/11/2024).
