PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Banyak Rumah Makan Tak Jujur Setor Pajak, Ini Himbauan Faizal
Anggota DPRD Kutai Timur Abdi Firdaus menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kegiatan berlangsung di Kantor BPU Sangatta Selatan, Senin (30/10/2023).
Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Kutim Sayid Anjas menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terlalu Kecil. Sebab itu dia mendesak Pemkab berinovasi untuk mendongkrak pundi pendapatan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Dapil II menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sangatta Selatan. Kegiatan berlangsung pada Senin (30/10/2023) sore di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan sangatta Selatan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kutim Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) Novel Tyty Paembonan meminta Bupati selaku kepala daerah daerah dapat mendistribusikan anggaran APBD dengan adil di setiap kecamatan, mengingat kabupaten Kutim terdiri dari beberapa kecamatan.
Kasus pekerja anak di bawah umur rupanya masif terjadi di Kutai Timur. Persoalan ini mencuat saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD KUTIM) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Peraturan Perlindungan Anak (PPA).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) ke II tahun anggaran 2023 besok (30/10/2023).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melalui Wakil Ketua I Asti Mazar mengkritisi banyaknya program perjalan luar daerah di Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dikhawatirkan membuat sejumlah program di APBD Perubahan 2023 tidak berjalan maksimal.
