PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
Pendataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) diprediksi memicu manipulasi data.
Pemerintah mulai melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang Aji Erlynawati mengaku sampai saat ini terus mempertimbangkan usulan penggunaan gaji tenaga honorer menggunakan pos belanja pegawai.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ad Interim) Mahfud MD telah meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan tenaga honorer di pemerintahan menjadi mimpi buruk yang bakal menjadi kenyataan, terlebih bagi mereka yang menjadi 'tulung punggung' keluarga.
Rencana penghapusan tenaga honorer terus menuai kontroversi. Kali ini, Gubernur di seluruh Indonesia bahkan meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan menghentikan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi tetap dilakukan pada 28 November 2023.
Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ketat terkait penghapusan honorer mulai November 2023. Jika nekat mengalokasikan anggaran berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah Kota Bontang telah memutuskan bakal memperjuangkan tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
