PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai melaksanakan operasi timbang serentak bagi bayi dan balita sejak Selasa (9/6/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya memperbarui data tumbuh kembang anak sekaligus memetakan kondisi stunting di seluruh wilayah kota.
BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengungkap lima bangunan Koperasi Merah Putih (KMP) yang saat ini tengah dibangun di sejumlah kelurahan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
BONTANG – Rencana pembangunan sirkuit atau arena balap permanen yang menjadi salah satu janji politik Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris dipastikan belum dapat direalisasikan pada 2026.
BONTANG – PT Energi Unggul Persada (EUP) menyalurkan 16 hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dalam perayaan Iduladha 1447 Hijriah.
BONTANG – Sebanyak 69 unit sepeda motor diamankan Satlantas Polres Bontang setelah terjaring dalam aksi balap liar di kawasan Kelurahan Bontang Lestari, Minggu (31/5/2026).
BONTANG – Kelurahan Loktuan masih menjadi wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Kota Bontang. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 19 kasus terjadi di wilayah tersebut.
BONTANG - Seorang warga mengeluhkan kebijakan pembayaran retribusi saat membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang Lestari. Padahal ia mengaku hanya membantu membersihkan tumpukan sampah di pinggir jalan.
BONTANG- Kota Bontang menerima bantuan 5 gedung Koperasi Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan ke-5 proyek ini akan dikoordinir oleh Kodim 0908 Bontang tahun ini.
BONTANG- Daftar belanja pemerintah untuk biaya rutin seperti listrik, air dan internet disorot DPRD Bontang. Alokasi anggaran untuk tagihan listrik di tahun anggaran 2025 dinilai tak wajar hingga menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA).
