Fraksi PKB Pertanyakan Realisasi BTT; Dianggarkan Rp 6 Miliar, Terserap Hanya Rp 705 Juta
Foto: Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi (tengah).
BONTANG - Fraksi PKB DPRD Kota Bontang meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Tahun Anggaran 2025.
Dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,22 miliar realisasinya tercatat hanya mencapai Rp705 juta lebih atau sebesar 11,33 persen.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi menilai, BTT merupakan instrumen penting untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Karena itu, fraksinya memandang perlu adanya penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran masih relatif rendah dibandingkan pagu yang telah disediakan.
"Kami meminta penjelasan terkait realisasi tersebut," jelasnya.
Fraksi ini menilai, penggunaan anggaran yang telah direalisasikan untuk dua program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.
Fraksinya berharap, pemanfaatan anggaran daerah terus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
"Kami mengapresiasi penggunaannya untuk santunan kematian dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutur Bonnie Sukardi.
Merespon pandangan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menyampaikan, bahwa realisasi BTT digunakan untuk santunan kematian dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Rinciannya, santunan kematian bagi penduduk Kota Bontang terealisasi sebesar Rp423 juta, sedangkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai Rp282 juta.
"Santunan kematian direalisasikan berdasarkan jumlah kematian," jelas Agus Haris.
Ikuti berita-berita terkini dari
klikkaltim.btekno.id
dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: