Kekurangan Ruang Kelas di SMPN 8 Bontang; Dewan Usulkan Pemkot Lobi ke Pusat 

BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mendorong kekurangan ruang kelas dan ruang guru di SMP Negeri 8 Bontang Selatan diatasi melalui program revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN.

Ia berencana membawa persoalan tersebut ke kementerian untuk memperjuangkan pembangunan fasilitas yang masih dibutuhkan sekolah.

Heri meminta, pihak SMPN 8 menyampaikan seluruh kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sesuai keadaan sebenarnya dalam data pendidikan. Hal ini dinilai penting, agar kekurangan fasilitas sekolah dapat menjadi dasar pengusulan dalam program revitalisasi pemerintah pusat.

"Kalau untuk kelas sama kantor guru kita minta upayakan itu lewat APBN, program revitalisasi," ujarnya.

Menurutnya, program revitalisasi juga telah menyasar sejumlah sekolah lainnya, termasuk sekolah swasta. Karena itu, Herkes, sapaannya, meminta data fasilitas SMPN 8 tidak menunjukkan kondisi seolah-olah seluruh kebutuhan sekolah telah terpenuhi.

"Jadi itu yang kita minta tadi sama pihak sekolah sampaikan saja kekurangan-kekurangan, sehingga saat kita datang kunjungan ke kementerian kita langsung follow up," terangnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 8 Bontang Selatan, Eko Yuli Atmanto menuturkan kebutuhan penambahan ruang memang menjadi persoalan yang dihadapi sekolah. Sebab saat ini, sekolah memiliki 468 siswa dengan 13 rombongan belajar, namun hanya tersedia delapan ruang kelas.

Kondisi tersebut membuat sekolah harus memanfaatkan sejumlah ruangan lain untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan, pada penerimaan siswa baru sebelumnya sekolah masih mampu menerima lima kelas, namun kini hanya empat kelas karena keterbatasan ruang.

“Ruang kelas kami hanya delapan, rombel kami 13. Dari sisi fisik memang banyak kekurangan. Sekolah ini berdiri 2007, sampai sekarang ruang guru belum ada, sehingga kami menumpang di perpustakaan,” tuturnya.

Kata dia, penggunaan perpustakaan sebagai ruang guru turut mengganggu aktivitas perpustakaan. Bahkan, keterbatasan ruang membuat sekolah memanfaatkan ruang yang semestinya bukan untuk kelas sebagai tempat belajar siswa.

Eko mengaku, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengusulkan sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana. Terlebih, SMPN 8 merupakan satu-satunya SMP negeri di kawasan Berbas Tengah dengan luas lahan sekitar dua hektare.

"Ruang toilet kami jadikan kelas ada di ruang atas karena kekurangan itu.
Kami sudah koordinasi dengan dinas pendidikan untuk bisa mengusulkan beberapa item yang kekurangan," pungkasnya.