•   16 June 2026 -

PT. Borneo Pariwara Mandiri

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Berdiri di dekat Pasar Rawa Indah; Pedagang Khawatir Kalah Saing Harga dengan Koperasi Merah Putih

Bontang - Asriani
16 Juni 2026
 
Berdiri di dekat Pasar Rawa Indah; Pedagang Khawatir Kalah Saing Harga dengan Koperasi Merah Putih Pembangunan Kopdes Merah Putih di Jalan KS Tubun (Klik Kaltim). 

BONTANG- Kehadiran Koperasi Merah Putih di dekat Pasar Rawa Indah memicu kekhawatiran pedagang di sekitarnya. Sebab, harga komoditas yang ditawarkan disebut-sebut lebih murah sehingga pedagang takut kalah saing. 

Salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mulai was-was pendirian KMP akan menjadi waralaba modern itu justru akan menghancurkan bisnis yang sudah dibangun selama puluhan tahun. 

Lapak dagangannya tak jauh dari lokasi pembangunan Kopdes di Jalan KS Tubun. Dirinya berharap KMP di KS tubun tidak menjadi toko modern. Karena dapat menghilangkan rezeki pedagang sekitar. 

"Kalau jadi swalayan kami pasti ada saingannya. Sementaea ini kan banyak. Pasti warga beralih ke sana karena harga atau lebih nyaman berbelanja di situ," ucapnya. 

Sampai saat ini pemerintah setempat juga tidak pernah memberikan sosialisasi terkait cara pengoperasian KMP secara menditail terhadap pedagang. 

"Seharusnya ada lah sosialisasi kalau ini kan kami yang was-was jadinya," sambungnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Diskop-UKMPP Eko Arisandi mengaku tidak semua Koperasi Merah Putih di Bontang menjadi swalayan. 

Secara teknis jenis usaha yang akan dilakukan sesuai dengan pengurus KMP masing-masing. Pada prinsipnya Koperasi Merah Putih menjadi sarana alternatif masyarakat untuk mendapatkan pasokan kebtuhan primer dengan harga terjangkau. 

"Misalnya nanti jual tabung gas dengan harga HET. Begitu juga beras dan telur. Jadi tidak melulu jadi swalayan modern," terang Eko. 

Diketahui penempatan lokasi KMP Merah Putih juga diakui sesuai dengan keterse lahan Pemkot Bontang. Pemkot hanya memfasilitasi ketersediaan lahan dan menyerahkan pembangunan ke Pemerintah Pusat. 

"Kalau lokasi kami tawarkan mana aset yang ada saja," terangnya.






TINGGALKAN KOMENTAR