DPRD Bontang Endus Praktik Jual Beli Nomor Antrean Solar, Dipatok Rp100 Ribu

BONTANG - Sistem pembelian BBM subsidi solar menggunakan karcis antrean tidak berlangsung mulus. Ketua Komisi III DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry mengaku menerima informasi dugaan pungutan liar saat sopir ingin mendapatkan nomor antrean.

Hal itu disampaikan Alfin saat rapat koordinasi dengan Pemkot Bontang pada Jumat (28/8/2026) kemarin.

Menurutnya, oknum yang memperjualbelikan nomor antrean itu justru dari internal SPBU atau adanya koordinator.

"Saya dapat banyak aduan terkait hal itu. Semoga saja tidak benar. Tapi harus ditelusuri. Biar BBM subsidi solar antreannya tidak mengular dan subsidi ini bisa tepat sasaran," ucap Alfin.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini mengusulkan skema pengambilan nomor antrean bisa dikelola Pemkot Bontang. Agar distribusi bisa terkoordinasi dengan baik.

Dia mencontohkan, tidak sulit mengelolanya. Misalnya, satu SPBU bisa mengeluarkan 100 nomor antrean. Dalam sehari, tiga SPBU yang berjualan solar subsidi ini bisa mengeluarkan 300 antrean.

Jam operasional pun juga harus diatur. Agar tidak mengganggu aktivitas padat lalu lintas di sekitar SPBU.

Diketahui, SPBU di Bontang yang melayani pembelian solar subsidi ada tiga titik. Di antaranya SPBU Akawy, SPBU Tanjung Laut, dan SPBU di Kilometer 3.

Ketiga lokasi SPBU ini berada di tengah kota.

"Jadi kalau ada pungli bisa langsung diungkap. Kalau sekarang kan sulit, pasti tidak ada yang mau mengaku," tuturnya.

Sopir Lokal Sulit Dapat Nomor Antrean

Klik Kaltim mewawancarai salah seorang sopir truk lokal yang kesulitan mendapatkan nomor antrean di SPBU. Pasalnya, saat pengambilan antrean dibuka, dalam sekejap langsung ludes dibooking.

Kemudian, dia berusaha mengonfirmasi ke pihak SPBU untuk melobi pengambilan nomor antrean. Rupanya, sang operator mengaku sudah habis dan yang tersisa hanya antrean khusus dengan membeli nomor Rp100 ribu.

"Beberapa kawan mengalami hal seperti itu. Coba dilihat saja truk yang antre itu mayoritas kendaraan tua. Bahkan dinilai tidak layak. Justru kami yang memakai truk untuk sumber pencaharian malah kesulitan dapat," terangnya. (*)