Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menyoroti tingginya angka pengangguran di wilayah Kutim. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi peningkatan kompetensi generasi muda. Menurutnya, BLK seharusnya difungsikan secara maksimal agar para pemuda memiliki keterampilan unggul sehingga dapat bersaing di dunia kerja.
Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Susilawati Anggraini, baru saja menyelesaikan kegiatan reses di tiga lokasi dalam daerah pemilihan (Dapil) II, yaitu Sangkima, Teluk Pandan di Desa Suka Rahmat, dan Bengalon di Desa Sepaso, pada 14-17 November 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan yang perlu diperjuangkan di DPRD.
Anggota DPRD Kutai Timur, Leni Susilawati Anggraini, menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Aldryansyah, mengungkapkan masalah utama yang dihadapi masyarakat di Dapil 5, yaitu ketersediaan listrik. Keluhan tersebut disampaikan warga saat reses perdananya yang berlangsung di Sandaran, Kaliorang, dan Sangkulirang pada 14-18 November 2024.
Dalam reses perdananya yang berlangsung di Dapil 5, Aldryansyah, Anggota DPRD Kutai Timur, menyoroti masalah ketersediaan air bersih yang dihadapi masyarakat di Sandaran, Kaliorang, dan Sangkulirang pada 14-18 November 2024.
Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan dana pensiun untuk memastikan kesejahteraan mantan pekerja, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan setelah pensiun.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang Kaltim Prima Coal (KPC) terhadap masyarakat, terutama di kawasan G-Hause.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Dinas Tata Ruang untuk mendesain pola ruang yang lebih baik di kawasan perumahan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya pemisahan antara program pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di daerah.