Dugaan Operasi Polisi Lawan Narasi Selamatkan Demokrasi

KLIKKALTIM.COM - Polisi diduga berupaya membuat narasi tanding Gerakan ‘Selamatkan Demokrasi’ yang digelar sejumlah kampus di Indonesia. Di Bontang, Kalimantan Timur ratusan mahasiswa dimobilisasi polisi untuk menangkis gerakan itu.

Aksi ini dilaksanakan selang beberapa hari setelah gerakan sivitas akademika tolak intervensi Presiden Jokowi masif dilakukan di kampus-kampus.

Gerakan Kampus Selamatkan Demokrasi mulai bergulir pada akhir Januari 2024 lalu. Bermula dari Petisi Bulaksumur yang dideklarasikan sejumlah guru besar, mahasiswa, hingga alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 31 Januari (Majalah Tempo, 4 Februari 2024).

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi Koentjoro didampingi puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM. Gerakan kemudian meluas ke sejumlah kampus-kampus di negeri ini. 

Di Kalimantan Timur, gerakan ini juga turut digelar Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul), pada 2 Februari 2024 lalu. Kegiatan ini  diikuti 23 dosen multi disiplin ilmu. Di dalam keterangan persnya, koalisi dosen Universitas Mulawarman menyebutkan kondisi demokrasi di Indonesia dalam ancaman bahaya.

Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), diduga dikontrol untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan.

“Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita,” seperti dikutip dari rilis persnya, 2 Februari 2024.

Baca Juga : Suara Caleg Jagoan Minim di Lapas Bontang, Sesama WBP Adu Jotos Minta Uang 'Serangan Fajar' Dikembalikan

Kepada wartawan, Dosen Fakultas Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan, koalisi dosen bersepakat menuntut agar Presiden Joko Widodo tak memihak demi melanggengkan dinastinya.

“Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” ungkap pria yang akrab disapa Castro ini selepas deklarasi di Samarinda, Jumat (2/2/2024).

Koalisi ini juga meminta para aparatur untuk menjaga netralitas dalam momentum pemilu, bukan terlibat demi kepentingan kelompok tertentu.

Pemerintah juga tak diperkenankan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu termasuk mempolitisasi bantuan pangan.

Castro menyerukan agar seluruh kelompok akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman Naufal Banu menambahkan, kelompok mahasiswa di kampusnya ikut menentang perilaku presiden yang cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres.

“Kami mengajak agar seluruh mahasiswa di Kaltim lebih selektif memilih kandidat yang berpotensi merusak demokrasi,” ungkap Naufal, Selasa 7 Mei 2024.

Operasi Narasi Tanding

Selang 4 hari setelah gerakan selamatkan demokrasi digelar di Unmul, Polres Bontang mengundang sejumlah kampus di Bontang, Kalimantan Timur. Dari salinan dokumen yang diterima Klik Kaltim, surat dengan nomor B/02/IPP.1.3.6./II/Res Btg, ini meminta agar Rektor mengutus 30 orang mahasiswanya untuk ikut serta dalam deklarasi pemilu damai di Aula Hotel Akbar, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, pada Kamis, 8 Februari 2024.

Surat tersebut disebar ke 4 kampus di Bontang, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB) serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Samsul Ma’Arif Bontang.

Berbeda dengan gerakan Selamatkan Demokrasi yang diinisiasi mahasiswa dan guru besar di kampus-kampus. Di Bontang, justru Polisi menginisiasi serta membiayai deklarasi Pemilu Damai ini.

Sehari sebelum deklarasi, sejumlah mahasiswa dipanggil dan diajak makan oleh polisi dari Kesatuan Intel, Polres Bontang, di warung Makan Soto Sragen, di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru. Di sana, selain personel Polres, mereka juga menjumpai Sumardi yang disebut-sebut sebagai petugas dari Polda Kaltim. Belakangan diketahui, Sumardi perwira yang sebelumnya bertugas sebagai Kasat Intel Polres Bontang.

“Hanya ketemuan saja ngobrol-ngobrol,” katanya kepada Klik Kaltim saat diwawancara, Sabtu (20/4/2024).

Saat hari deklarasi, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif (BEM) se-Kota Bontang berkumpul di Aula Hotel Akbar. Di ruangan sekitar 40 meter persegi, mereka berdiri membelakangi back drop acara yang telah dipasang polisi sebelumnya.

Mahasiswa kemudian membacakan teks yang diberikan polisi berisi 4 poin. Tidak hanya menyatakan sikap pemilu damai, polisi menyelipkan poin tambahan yakni tolak politisasi kampus.

“Pas di sana saya baru diberi tahu, ada poin politisasi kampus,” ujar Ketua BEM STIT Syam, Abil Hasan Hamdani.

Adapun isi deklarasi meliputi, pertama, mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilu yang aman dan damai.

Kedua, menolak semua bentuk provokasi serta tindakan yang memecah belah persatuan, dan mencederai pesta demokrasi.

Ketiga, bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu kelancaran pemilu tahun ini. Dan yang terakhir menolak tegas politisasi kampus.

Deklarasi berjalan singkat. Usai membacakan petisi, para mahasiswa kemudian pulang dengan uang transport Rp 100 ribu yang diberikan petugas. Informasi yang dirangkum ada 113 mahasiswa yang hadir di kegiatan ini. “Dapat uang transportasi,” singkatnya.

Aksi Deklarasi Sebelumnya...Baca Selanjutnya : 

==page break==

Deklarasi Sebelumnya

Sejatinya kegiatan kampanye pemilu damai yang disponsori polisi bukan kali pertama digelar. Pada 21 Desember 2023, aksi gelar pemilu damai sudah pernah dilakukan hanya saja dengan jumlah massa yang sedikit di tenda tarup yang sudah disiapkan, di Persimpangan Ramayana, Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru.

Para mahasiswa diminta membacakan narasi pemilu damai yang berisi 3 poin, yakni menolak provokasi, intervensi, hoaks. Setelah membaca deklarasi, peserta kemudian membagikan stiker ke pengendara yang melintas.

“Semua dari polisi yang siapkan. Saat itu hujan yang datang sedikit,” ungkapnya kepada wartawan saat diwawancarai, 18 April lalu.

Aksi serupa kembali lagi digelar 16 Januari 2024 , kali ini lokasinya bergeser di Persimpangan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bontang Baru. Sama dengan kegiatan sebelumnya, usai membaca narasi yang diberikan polisi dilanjutkan bagi-bagi stiker.

“Di 2 kegiatan itu, hanya yang di hotel saja dikasih uang transportasi,” sambungnya

Ketua BEM STTIB Rizky Wahyudi juga mengetahui soal kegiatan ini. Hanya saja, kala itu dia tak hadir karena tengah keluar kota. “Ada teman-teman BEM yang ke sana,” ungkapnya.

Senasib dengan Abil, Rizky pun tak curiga dengan agenda pemilu damai yang diinisiasi polisi ini. Mereka menilai, kegiatan ini lazim dilakukan demi pelaksanaan pemilu berjalan kondusif.

Komisioner Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang Ismail Usman membenarkan adanya kegiatan tersebut.

Pun begitu, ia menilai agenda tersebut wajar dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). “Yah sesuai saja. Toh menciptakan Kamtibmas,” singkat Ismail, saat ditemui wartawan, 17 April 2024

Jadi Stempel Kekuasaan

Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai, perilaku polisi yang merekayasa gerakan tandingan selamatkan demokrasi sebagai pemanfaatan alat kekuasaan demi meredam gerakan sipil pro demokrasi.

Demi memuluskan agenda itu, polisi memboncengi mahasiswa untuk menvalidasi gerakan ini. Mahasiswa seperti dijadikan alat stemple kekuasaan untuk membenarkan narasi tandingan.

“Parahnya lagi, para mahasiswa yang dipolitisasi sedemikian rupa untuk memenangkan isu tersebut. Jadi mahasiswa seperti dijadikan stemple bagi kekuasaan,” kata pria yang akrab disapa Castro ini melalui pesan singkatnya, Jumat, 18 April 2024 lalu.

Kata dia, dunia kampus sedianya bebas dari intervensi pengaruh penguasa. Marwah kampus sebagai lingkungan intelektual, kritis dan merdeka harus tetap terjaga.

Keikutsertaan polisi dalam memengaruhi isu publik yang mengatasnamakan mahasiswa akan merusak prinsip-prinsip tersebut.

Gerakan mahasiswa seharusnya lahir karena kegelisahan atas praktik tidak etis yang dilakukan para elit, bukan karena dimotori oleh polisi. “Ini jelas situasi yang tidak sehat. Merusak indepensi gerakan mahasiswa,” katanya.

Kecewa Intervensi Polisi

Pramudya Al Qorni, mahasiswa Universitas Mulawarman, Samarinda, ini mengaku tak terpengaruh dengan gerakan rekan-rekan mahasiswa di Bontang. Pemuda yang beralamat di Jalan Pattimur, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara ini menuturkan, dalam Pemilu kemarin memilih Pasangan Prabowo – Gibran.

“Karena familiar di Tik-Tok sih,” kata mahasiswa semester 8 ini, Jumat 14 Maret lalu.

Pun begitu, ia menilai aksi polisi yang ikut serta dalam kontestasi Pilpres kemarin kelewat batas. Polisi yang bertugas sebagai pengamanan justru ikut cawe-cawe dalam urusan politik.

Di lokasi yang sama, Fahmi Syafa Syuhada, pegawai di lingkungan Pemkot Bontang, mengatakan, tak mengetahui adanya gerakan mahasiswa di Bontang yang diinisiasi polisi. Namun, ia mengikuti kabar gerakan ‘Selamatkan Demokrasi’ yang digelar kampus-kampus di negeri ini.

“Parah sih kalau ada aksi tandingan yang disponsori Polri,” ujar pria 29 tahun ini.

Ia mengaku, aksi mahasiswa Bontang yang ditunggangi polisi seharusnya tak terjadi. Kemerdekaan dunia kampus dari intansi penguasa, seharusnya tak bisa dibiarkan. “Tapi susah sih, di Bontang mahasiswa jarang gelar diskusi sih,” pungkasnya.

Dampak aksi para mahasiswa Bontang tak banyak memberi pengaruh politik. Muhammad Ridwan, warga Jalan KS Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah mengatakan, gerakan para mahasiswa Bontang tak pernah didengar.

Ia menilai para mahasiswa di Bontang tak aktif seperti di kota besar. Sikap kritis para mahasiswa lokal masih rendah, sehingga tak mengherankan ada hubungan ‘harmonis’ mereka dengan kepolisian.

Bukan hanya Ridwan, Edwin Agustian, pewarta di Bontang juga mengaku tak mengetahui aksi deklarasi damai yang diikuti mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa seharusnya mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat tanpa intervensi kekuasaan. Sayangnya, sebagai agen perubahan mahasiswa tak mampu memainkan perannya.

Klarifikasi Polisi ...Baca Selanjutnya :

==page break==

Klarifikasi Polisi

Kepala Satuan Intelijen Polres Bontang AKP Yurizca Musiardillah tak membantah upaya intitusinya membendung gerakan narasi selamatkan demokrasi dengan memobilisasi mahasiswa di Bontang.

Yurizca beralasan, gerakan yang digaungkan sejumlah kampus di Indonesia dinilai berbahaya karena berpotensi memicu perpecahan.

“Karena kaca mata intelijen kami, gerakan yang mulai dari UGM atau di Jogja itu berbahaya,” ungkap perwira 3 balok ini saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (29/5/2024) petang.

Menurut mantan Kapolsek Bontang Selatan ini upaya yang dilakukan sudah tuntutan tugas dari institusi kepolisian. Segala bentuk potensi perpecahan sesegera mungkin harus dicegah agar tak meluas.

Disinggung soal biaya operasional untuk memobilisasi mahasiswa, Yurizca taka mengelak perihal itu. “Kalau ditanya seberapa penting mengapa harus keluar uang, saya rasa tak ada isu yang tak penting. Sudah menjadi tugas kami,” ungkapnya.

Media ini coba menghubungi nomor kontak mantan Kasat Intel Polres Bontang itu, hanya saja pesan yang dikirimkan tak dibaca hanya centang satu.

Hasil Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menang telak di wilayah Kalimantan Timur. Pasangan ini berhasil mengungguli 2 pasangan lainnya dengan perolehan suara 1,5 juta.

Keunggulan itu juga terjadi di Bontang, Prabowo-Gibran mengantongi 30 ribu suara disusul Pasangan nomor urut 01 Anies-Muhaimin 14 ribu suara kemudian di peringkat terakhir Ganjar-Mahfud dengan 5 ribu suara.

Perolehan suara Prabowo melesat dibandingkan saat Pemilu 2019 lalu. Kala itu, Prabowo – Sandi harus lapang dada memperoleh suara 870 ribu sedangkab pesaingnya Jokowi – Ma’ruf 1,05 juta suara.