PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG - Proyek pembangunan tebing di sungai Kelurahan Bontang Kuala yang baru-baru ini selesai menyebabkan pendangkalan akibat sedimen galian tertumpuk.
BONTANG - Kondisi keuangan Pemkot Bontang semakin tertekan. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengungkapkan proyeksi APBD 2027 hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun akibat terus tergerusnya pendapatan daerah.
BONTANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencatat asumsi APBD Kota Bontang tahun 2027 hanya berkisar Rp1,7 triliun. Nilai tersebut disusun setelah Pemkot Bontang tidak memasukkan dana kurang salur dari pemerintah pusat senilai Rp402 miliar.
BONTANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur menemukan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atau kontraktor dalam sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dengan total nilai mencapai Rp970 juta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
BONTANG- Gaji Ketua Rukun Tetangga (RT) Sekretaris dan Bendahara dipastikan tidak dipangkas pada 2027 mendatang. Pemkot Bontang justru lebih memilih, mencoret beberapa rencana program infrastruktur serta melakukan penghematan di belanja rutin.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan insentif guru swasta sebesar Rp2 juta per bulan tidak akan mengalami pemotongan meski APBD Bontang diproyeksikan menurun pada 2027 mendatang.
BONTANG- Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026 baru Rp 250 miliar. Nilai tersebut baru sekitar 61 persen dari plot anggaran yang disiapkan.
BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menjelaskan alasan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) di tahun anggaran 2025 mencapai Rp 285 miliar.
