5 OPD Penyelenggara Bimtek Terbesar di Pemkot Bontang; Guru, Sertifikasi TA hingga Majelis Taklim Jadi Peserta
Foto: Salah satu pelaksanaan Bimtek di Kota Bontang/Dok Klik Kaltim
KLIKKALTIM.COM- Program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menerima guyuran anggaran Rp 54 miliar tahun ini tersebar merata di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari hasil penelusuran Klik Kaltim ada 5 OPD dengan kegiatan Bimtek paling besar di lingkungan Pemkot Bontang.
Jumlah kegiatan Bimtek mengacu Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web (Sirup) LKPP Pemkot Bontang sebanyak 222 item. Dari total kegiatan itu 57 diselenggarakan di 5 OPD diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud); Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf); Sekretariat Daerah Pemkot Bontang; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).
Anggaran Bimtek paling besar berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang dengan nilai anggaran Rp 7,9 miliar. Pagu anggaran Bimtek tertuang dalam 7 kegiatan.
Baca Juga : Anggaran Bimtek Senilai Rp 54 Miliar, Pemkot Bantah untuk Kepentingan Politis
Sekretaris Disdikbud Bontang Saparudin mengatakan, pelaksanaan Bimtek dilakukan untuk memenuhi kewajiban 20 jam pelajaran bagi ASN.
ASN di Disdikbud merupakan guru dan tenaga pendidik. Bimtek pun tersebar. Baik misalnya di masing masing bidang. Semisal peningkatan mutu berada di bidang pendidikan dasar, serta bidang guru dan tenaga pendidik.
Selanjutnya terkait peningkatan mutu untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. "Belum lagi kita juga perhatikan guru swasta. Kan Pemkot Bontang menaungi dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Baru ada peningkatan SDM untuk ASN kan harus mendapat 20 jam tambahan jam pelajaran," ucap Saparudin kepada Klik Kaltim.
Di posisi kedua, Disporaparekraf yang membelanjakan anggaran Rp4,5 miliar untuk Bimtek. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Disporaparekraf Rafidah tak menjawab pesan yang dikirimkan wartawan.
Baca Selanjutnya : Kelompok Majelis Taklim Ikut Bimtek....
==page break==
Selanjutnya, Sekretariat Daerah Pemkot Bontang membelanjakan Rp 4,4 miliar untuk program Bimtek, salah dua diantaranya Bimtek untuk organisasi keagamaan dan majelis taklim Bontang.
Kemudian OPD keempat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) senilai Rp 4,1 miliar.
Baca Juga : Belajar Ternak Kambing dan Domba, Wali Kota Bontang Boyong Pejabat dan LPM ke Malang
OPD kelima ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dengan nilai Bimtek Rp1,7 miliar. Kepala Dinas PUPRK Bontang Edy Prabowo menyebut program itu diberikan untuk sertifikasi Tenaga Ahli (TA).
Terdapat 11 program yang dijalankan dengan nilai bervariasi. Dimulai dari forum jasa kontrsuksi, sertifikasi alat berat, SIO operator eksavator, sertifikasi tukang, penyelenggaraan untuk petugas bersih sungai , sertifikasi juru ukur dan scafolding.
"Kita ada 11 kegiatan sertifikasi. Mayoritas program juga berlangsung di Bontang. Kemudian 1 diantaranya di Balikpapan," ucap Edy Prabowo.
Sesuai Dengan RPJMD
Mengkonfirmasi hal itu Sekretaris Daerah Kota Bontang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aji Erlynawati mengatakan kegiatan Bintek ini menyasar pihak internal dan eksternal.
Tujuannya agar peningkatan SDM bisa didapat. Acuan kegiatan Bimtek ini juga berdasarkan dari RPJMD. Dimana Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota Najirah konsen dalam meningkatkan SDM masyarakat.
Di Sekretariat Daerah sendiri, Bimtek yang digelar melibatkan masyarakat. Baik dari pemuka agama, tokoh masyarakat, takmir masjid.
Meski secara rinci dirinya tidak ingat persis berapa anggaran yang digelontorkan namun dia menyakini program tepat sasaran.
"Anggaran sudah disesuaikan. Bahkan juga disetujui DPRD Bontang. Jadi tidak asal menentukan kegiatan tanpa ada acuan. Keinginan pak Wali kita harus meningkatkan SDM masyarakat," ucap Aji kepada Klik Kaltim.
Baca Selanjutnya : Klaim Tak Ganggu Anggaran Mandatory
==page break==
Lebih lanjut, Pemkot Bontang juga tidak memiliki batasan untik pelaksanaan Bintek di luar daerah. Karena semua kegiatan pasti memiliki sasaran tersendiri.
Yang jelas sekua pelaksana harus bisa berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah digelontorkan. "Kalau soal di luar daerah atau dalam daerah tidak ada batasan. Yang terpenting sudah sesuai pelaksanaan," sambungnya.
Diakhir Aji Erlynawati memastikan dalam program Bintek tidak mengganggu penanganan program yang menyasar sarana publik. Seperti penanganan banjir, perbaikan jalan, dan infrastruktur bangunan gedung. Begitujuga dengan kegiatan sosial, kesehatan serta ekonomi.
"Pos anggaran sudah diatur juga. Jadi tidak mungkin ada penyelenggaraan yang tidak sesuai. Untuk program infrastruktur juga sudah ada dan tidak terganggu" pungkasnya.
Ikuti berita-berita terkini dari
klikkaltim.btekno.id
dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
