Anggaran Bimtek Senilai Rp 54 Miliar, Pemkot Bantah untuk Kepentingan Politis

KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang memploting cukup besar anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan program Bimbingan Teknis (Bimtek) di 2024 ini. Pemerintah menampik kucuran anggaran untuk Bimtek ini untuk kepentingan politis. 

Klik Kaltim merangkum sejumlah belanja pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) LKPP Bontang tahun anggaran 2024 ini khususnya untuk kegiatan Bimtek dengan pagu tiap kegiatan di atas Rp 80 juta rupiah. 

Di laman ini tercatat Pemkot Bontang mengalokasikan belanja Bimtek sebanyak Rp 54 miliar yang tertuang dalam 222 kegiatan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Mengkonfirmasi soal belanja Bimtek, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Amiruddin Syam, mengaku belum mengkroscek jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Bimtek. 

Baca Juga : Kampanye Terselubung di Bimtek RT di Bali, Basri : Tidak Ada Instruksi ke Udin Mulyono

Amir menjelaskan, dasar dari pelaksanaan kegiatan itu karena tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang. Di dalam RPJMD disebutkan salah satu sasaran pembangunan pemerintah yakni peningkatan  Sumber Daya Manusia (SDM). 

Melalui kegiatan Bimtek itu, pemerintah berharap kualitas SDM peserta yang ikut meningkat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pariwisata; Sertifikasi Keamanan Keselamatan Kerja (K3); Tenaga Pendidik dan Kelompok Masyarakat. 

"Kalau angkanya perlu saya kroscek dulu. Kan Bimtek banyak hal yang dilakukan. Pesertanya pun beragam," ucap Amiruddin kepada Klik Kaltim, Jumat (31/5/2024). 

Baca Juga : Wali Kota Basri Bakal Boyong Ketua RT Se-Bontang Ikut Bimtek Luar Daerah Tahun Depan

Amir juga mengklaim pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bontang ikut meningkat. Menurutnya, dengan program peningkatan SDM seperti Bimtek berdampak dengan nilai IPM Bontang saat ini. Apalagi, para peserta Bimtek mayoritas diisi oleh masyarakat. 

Sejalan dengan peningkatan SDM masyarakat, pemerintah juga meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana mereka diwajibkan mendapatkan 20 jam pelajaran untuk meningkatkan keterampilan. 

"Angka IPM kita 81 dan jumlahnya meningkat. Meski masih dibawah Balikpapan dan Samarinda. Tapi kan peserta yang dibawa juga masyarakat," tuturnya. 

Memanfaatkan Tahun Politik...Baca Selanjutnya : 

==page break==

Disinggung soal tahun politik, Amiruddin mengatakan, agenda pemerintah tak mungkin menyesuaikan dengan kepentingan politis tertentu. Menurutnya, kegiatan ini memang difokuskan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. 

Semisal para pelaku penggerak pariwisata, RT, pemuda, perlu diberikan ruang untuk belajar dari daerah lain. Dari situ nanti pengalaman yang didapat jadi bahan pelajaran. 

"Kalau soal tahun politik itu urusan lain. Toh yang dibawa kan masyarakat. Yang mau silahkan ikut kalau ada kesempatan. Yang tidak mau juga gak masalah," sambungnya. 

Mandatory Spending Tetap Dipenuhi

Di samping alokasi anggaran yang besar untuk Bimtek, Pemkot Bontang mengklaim tetap memenui mandatory spending atau belanja yang telah diatur oleh Undang-Undang, seperti belanja pendidikan 20 persen dari APBD dan Kesehatan 10 persen dari APBD.

Kemudian juga berupaya dalam program memberantas Banjir serta infrastruktur di Kota Bontang. Menyusun anggaran pun juga sudah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. 

Makanya setiap OPD diminta jeli menjalankan program kerja yang telah disuaun dan dianggarkan oleh pemerintah. 

"Kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Selain SDM ditingkatkan, infrastruktur dan pembangunan lainnya juga selalu diperhatikan," ungkapnya.