Diskominfo Bontang Gelar Forum Konsultasi Publik, Serap Masukan Warga dan Stakeholder

BONTANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik pada Jumat (19/6/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari perwakilan forum RT, stakeholder, komunitas, organisasi masyarakat (ormas), jurnalis, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum tersebut digelar sebagai upaya memastikan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, pandangan, serta evaluasi terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Kepala Diskominfo Bontang Andi Hasanuddin Akmal mengatakan, pelaksanaan konsultasi publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik dapat meningkat apabila partisipasi masyarakat terus diperkuat. Melalui forum ini, Diskominfo ingin menyerap berbagai masukan dari para peserta.

"Instrumen konsultasi publik ini dijalankan untuk mendapatkan rumusan maupun penyelesaian terhadap berbagai persoalan melalui saran dari masyarakat," ujar Andi Hasanuddin.

Ia menjelaskan, Diskominfo Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada 2026, terdapat 16 layanan yang dihasilkan, meliputi bidang penyelenggaraan e-government, informasi dan komunikasi publik, serta statistik dan persandian.

Di tengah perkembangan teknologi yang terus berubah, Andi menilai kolaborasi antara pemerintah, swasta, stakeholder, masyarakat, dan komunitas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan digital serta mendukung kemajuan daerah.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bontang Dasuki menilai Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan langkah positif yang perlu didukung.

Ia berharap seluruh layanan Diskominfo yang telah tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya layanan Call Center 112 yang memungkinkan warga melaporkan berbagai kejadian untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait.

"Melalui layanan ini, masyarakat bisa melapor dan operator akan meneruskan informasi kepada pihak yang berwenang," jelas Dasuki.

Selain itu, Dasuki mendorong Diskominfo agar terus melakukan transformasi digital, termasuk menghadirkan satu aplikasi terpadu yang dapat digunakan seluruh OPD. Hal tersebut dinilai penting agar sistem pelayanan digital pemerintah tidak berjalan secara terpisah.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini. Semoga keterbukaan informasi terus meningkat dan masyarakat semakin aktif berpartisipasi," ucapnya.

Ia berharap forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang nantinya menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami akan menyampaikan hasil konsultasi publik ini kepada pimpinan. Mudah-mudahan forum ini melahirkan banyak rekomendasi," pungkas Dasuki.