Pemkot Bontang Gelar Pangan Murah, Paket Sembako Hemat Rp 60 Ribuan, Beras Harga Distributor

KLIKKALTIM.COM- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Bontang menyiapkan sebanyak 7,7 ribu paket sembako untuk dijual di operasi pasar murah sepekan jelang Idul Fitri nanti.

Kegiatan Gelar Pangan Murah ini bertujuan untuk menekan kenaikan harga menjelang lebaran nanti. 

Kabid Ketahanan Pangan DKP3 Idham mengatakan, dalam satu paket itu terdiri dari beras premium 5 kilogram, 2 liter minyak goreng, dua kilogram tepung, 2 kilogram gula, dan satu piring telur. 

Harga 5 komoditas itu kalau dibeli secara eceran paling tidak bisa mencapai Rp 250 ribu. Sementara untuk di pasar murah nanti itu menggunakan harga distributor yang setelah dihitung hanya berkisar Rp 188 ribu per paket. 

"Bisa bahkan berkurang itu harganya. Karena kita gandeng perusahaan untuk mensubsidi per satuan harga paket yang akan dijual kepada masyarakat," kata Idham kepada Klik Kaltim, Rabu (29/3/2023). 

Baca Juga : Pemkot Rilis Jadwal Pasar Murah di MTQ Parikesit, Catat Tanggalnya

Idham menambahkan, di pertemuan lalu 50 perusahaan bersedia untuk mensubsidi paket sembako yang akan dijual di operasi pasar nanti.

Baca Selanjutnya : Beras Harga Distributor...

==page break==

DKP3 juga akan menjual beras dengan harga murah. Kegiatan Gelar Pangan Murah ini mendapat pasokan sembako dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Program GPM ini juga sebagai langkah memutus rantai distribusi. 

Dimana penjualan murni menggunakan harga jual dari pihak kedua yaitu distributor. Secara teknis pelaksanaan GPM akan digelar pada minggu terakhir bulan Ramadhan yang diprediksi pada pertengahan April 2023.

"Lokasi kita pakai di Tempat Pelelangan Ikan di Tanjung Limau. Selain paket sembako nanti juga ada penjualan bahan pangan sayur mayur dengan harga yang juga terjangkau," sambungnya. 

Pelaksanaan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Untuk mencegah lonjakan pembeli setiap harinya dijadwal per 5 kelurahan di Bontang. 

Syarat pembelian nantinya warga diminta membawa fotokopi KTP, dan Kartu Keluarga. Setiap rumah dibatasi hanya bisa mendapat satu paket. 

Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa adil dari setiap penerima. "Ini kita tidak ada kategori yah. Karena sistemnya untuk masyarakat keseluruhan. Jadi satu rumah satu paket saja," pungkasnya.