Pengangkatan CPNS dan PPPK Bontang Menggantung, BKPSDM Berharap Ada Titik Terang

BONTANG - Nasib ratusan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi 2024 menggantung karena penundaan pengangkatan. Sampai saat ini Pemkot Bontang pun masih menunggu keputusan resmi dari pusat.   

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sudi Priyanto meminta para CPNS dan PPPK bersabar. Karena saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat terkait penundaan jadwal pelantikan. 

"Kami masih tunggu juga ini kebijakan pastinya. Karena kan kami hanya menjalankan instruksi saja," ucap Sudi Priyanto. 

Dari informasi yang dihimpun Klik Kaltim, mustinya para CPNS dan PPPK itu akan bekerja pasca lebaran Idul Fitri atau di April 2025. Koordinasi dengan pihak terkait pun akan dilakukan. Agar para CPNS dan PPPK yang sudah tiba di Bontang tidak merasa terabaikan. 

"Kami lihat perkembangan lah yah. Semoga saja ada titik terang," pungkasnya.

Diinformasikan ada 112 Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dan 214 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi di 2024 lalu dan seleksi tahap 1 PPPK di Bontang.  (*)

Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Resmi Ditunda Sampai Maret 2026, Bantah karena Efesiensi Anggaran

Baca di Halaman Selanjutnya 

==page break==

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengumumkan keputusan pemerintah untuk menunda jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat bersama Komisi II DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025. Menurut Rini, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dilakukan berdasarkan hasil rapat dengan Komisi II DPR.

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Rini dalam rapat tersebut. Sebelumnya, jadwal pengangkatan bagi peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 adalah pada Maret 2025, dan untuk peserta PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025.

Namun, kini pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan kembali jadwal tersebut.

Kapan Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024? Dengan adanya penyesuaian ini, pengangkatan CPNS 2024 ditunda dan direncanakan pada Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan PPPK 2024 yang ditunda dijadwalkan baru akan dilakukan pada Maret 2026. "Tadi DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya. CPNS itu bulan Oktober 2025," kata Rini setelah rapat.

Walau begitu, Menpan-RB memastikan semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik itu calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN," ujar Rini.

Klarifikasi Menpan-RB Terkait Penundaan Pengangkatan CASN Ditemui setelah rapat, Rini memberikan klarifikasi terkait penundaan pengangkatan CASN.

Baca Juga:

Ia menegaskan bahwa sebenarnya penundaan tersebut bukanlah pembatalan atau penangguhan pengangkatan, melainkan penyesuaian untuk memastikan semua pelamar yang lulus seleksi CASN dapat diangkat. "Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat," ujarnya singkat. Rini juga membantah bahwa penundaan pengangkatan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.

"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ungkapnya. 

Dalam penjelasannya, Rini mengungkapkan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya adalah usulan penundaan seleksi CASN yang datang dari beberapa daerah. 
"Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah," jelas Rini. (*)

Sumber: Kompas.com