Fakta di Balik Pengelolaan Parkir Bontang: Jutaan Berputar, Setoran Minim

BONTANG - Parkiran menjadi ladang uang yang dinikmati sejumlah oknum dari fasilitas yang dibangun pemerintah. Bermodal jasa dari pengaturan pakir di jalanan atau kantong-kantong parkir yang dibangun dari uang negara, mereka bisa meraup jutaan rupiah. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang sebagai pemegang otoritas parkir di bahu jalan mengaku tak kuasa mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hasil penelusuran klik kaltim di lapangan, para jukir dikelola oleh masing-masing koordinator di tiap titik. Para koordinator ini yang berhubungan dengan Dishub, mulai setoran hingga penyediaan atribut parkir. 

Jukir dalam sehari bisa memungut Rp 200 ribu yang hasilnya dibagi ke koordinator mereka dan Dishub dengan komposisi bagi untung tak menentu. 

Salah satu jukir di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara mengaku dalam sehari bisa memungut Rp 200 ribu. Separuh hasilnya ia beri ke koordinator dan sebagian dikantongi. Sedangkan, setoran ke Dishub diurus oleh koordinator.

"Urusan saya cuman atur parkir. Kalau setoran saya serahkan ke koordinator," sambungnya. 

Tak jauh dari lokasi pertama, di kawasan pertokoan perabot rumah tangga, jukir di sana mengaku bisa mengumpulkan uang parkir ratusan ribu. Andi-bukan nama sebenarnya- menuturkan, tiap bulan selalu menyetor uang ke Dishub dengan nominal sekitar Rp 150 ribu. Setoran yang diberikan kecil karena lahan yang dipakai milik toko serta tak ada karcis yang dibagikan dari Dishub. 

"Sukarela aja mas saya kasih. Karena kan saya hanya izin ke toko dan gunakan halamannya untuk mungut parkir. Paling sebulan kadang Rp130 ribu bahkan bisa Rp150 ribu," ucap salah seorang petugas parkir. 

Di lokasi lainnya, di Pelataran Bontang Kuala Koordinator Parkir Juwariah blak-blakan memungut parkir tiap mobil Rp 5 ribu. Padahal, aturan Perwali mengatur maksimal untuk mobil hanya Rp 3 ribu pun nominal ini tertuang di karcis parkir. 

Pendapatan hari-hari yang diterima bervariasi, khusus di akhir pekan bahkan bisa mencapai Rp 500 ribu dalam sehari. Untuk memungut parkir ia memberdayakan 4 orang pekerja. 

"Saya buka saja. Saya pungut parkir Rp5 ribu. Untuk ke dishub Rp3 ribu dan Rp2 ribu untuk saya," ucap Juwariah kepada Klik Kaltim. 

Dari hasil pengelolaan parkir ini, lanjut Juwariah, ia menyetorkan Rp 300 ribu setiap pekan atau Rp 1,5 juta per bulan. Pembagian laba ini sesuai dengan jumlah karcis yang dibagikan oleh Dishub kepada dia. Sedangkan, tiap bulannya pendapatan bersih yang Juawariah kantongi sekitar Rp 3 jutaan. 

"Saya sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas di bawah Dishub sejak Agustus lalu. Sekarang yah kerjanya bagi hasil. Saya setoran aja ke mereka," ucapnya.

9 Titik Parkir 

Dishub Bontang menjelaskan, sebelumnya pernah memperkerjakan 2 orang petugas pemungut parkir dengan skema 'pegawai' kontrak atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dari kedua orang ini Dishub bisa mengambil langsung uang parkir dari jalanan. 

Tetapi, sejak larangan pemberdayaan PJLP per Desember 2025 lalu maka sejak Januari kemarin sudah putus kontrak. Pengelolaan parkir kemudian diambil alih jukir. 

Selama ini Dishub telah memetakan 9 titik parkir yang tersebar di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jendral Soedirman (BCM), Bastino dan Mangrove Berbas, Kopi Kenangan Tanjung Laut, Bontang Kuala, X Toys, dan Bakmi Jakarta.

Dengan 9 titik itu, Dishub hanya mampu mengumpulkan Rp 19,8 juta dalam 5 bulan atau hanya 7 motor saja parkir dalam sehari. Kondisi yang berbeda dengan fakta di lapangan, yang hampir ratusan motor terparkir di sana. 

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dishub Bontang Welly Zakius mengaku dalam waktu dekat akan memanggil koordinator parkir untuk membahas skema kerja sama yang baru. 

"Kami itu juga tidak mau menerima karena belum ada sistem yang jelas. Petugas parkir juga pasti mau kepastian mereka dapat berapa kalau kerja sama dengan kami. Makanya ini lagi dikoordinasikan," ucap Welly.