Pengawasan & Pembinaan ASN Pemkot Bontang untuk Perangi Narkoba Masih Lemah

KLIKKALTIM.COM - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai, Pemkot masih sangat lemah dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi ASN. Buktinya kembali didapati 2 oknum ASN yang positif narkoba.   

Terulangnya kasus serupa menjadi dasar bahwa tidak ada efek jera bagi segelintir oknum yang nekat memakai narkoba. Sebab itu Dia meminta Wali Kota Bontang Basri Rase sebagai pembina ASN memberikan warning soal kedaruratan narkoba.

"Kalau pembinaan misalnya ada fasilitasi Pwemkot untuk memberikan siraman rohani keagamaan. Itu pentinglah agar para pengguna penyalahgunaan bisa bertaubat," terang Agus Haris kepada Klik Kaltim, Rabu (16/5/2023) pagi. 

Wali Kota juga harus bisa tegas dengan meminta BKPSDM untuk bisa melakukan pengawasan berkala. Apalagi di sejumlah OPD 'Rawan'. Pasalnya dia meyakini Pemkot sudah melakukan pemetaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rawan. Misalnya membuat tes secara berkala. Mulai dari setiap bulan, per tiga bulan, atau per enam bulan. 

Baca juga: Assesmen Oknum PNS Positif Narkoba: Teratur Pakai Sabu, Pernah Terjaring di 2021

Politisi Gerindra ini juga meyakini bahwa semua bisa berjalan secara bersamaan. Mulai dari memutus rantai peredaran hingga mendeteksi semua penyalahguna narkoba. 

"Rutinkan aja itu tes urine. Itu untuk memastikan ASN bersih dari narkoba," sambungnya. 

Baca Juga : Lagi-lagi 2 ASN Disdamkartan Bontang Positif Sabu, Bakal Jalani Rehab di BNN

Baca juga: Jaringan Pemasok Narkoba ke ASN Bontang Dibongkar, 3 Pemuda Diamankan dari Berebas & Halal Square

Disinggung soal sanksi, pria yang kerap disapa AH ini juga meminta ada rekomendasi ketegasan. Meski, secara regulasi sanksi pemecatan harus ada hasil putusan sidang dan yang bersangkutan benar melakukan tindak pidana narkoba. 

"Iya di regulasi juga masih mengatur soal sanksi tegas berupa pemecatan kalau ada putusan pengadilan. Kita fokus aja di pencegahannya untuk perbaikan," tuturnya. 

Wawali Najirah Minta Perombakan Masif

Baca di Halaman Selanjutnya..

==page break==

Sebelumnya Wakil Wali Kota Bontang Najirah meminta agar ada perombakan masif di internal kepegawaian Disdamkartan. Menurutnya, kasus yang berulang terjadi di instansi pemadam ini harus ditangani secara ekstra.

Ia menilai, pemberian sanksi ke oknum pegawai hanya menyelesaikan pucuk masalah. Bisa saja, kasus di Disdamkartan seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang belum terungkap. Makanya, saya minta bagian kepegawaian mengevaluasi secara total di sana. 

"Saya kecewa berat. Akan dilakukan evaluasi nanti petugas di Disdamkartan. Ini mencoreng nama instansi Pemkot Bontang," terang Najirah kepada Klik Kaltim.