Pemkot Bontang Perluas Jalur Perdagangan untuk Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu upaya yang disiapkan adalah memperluas jalur perdagangan dan distribusi barang dari berbagai daerah guna mengurangi ketergantungan pasokan dari Surabaya sebagai pusat distribusi utama selama ini.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, belum lama ini.

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, iklim investasi, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, posisi Bontang sebagai kota industri masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas harga ketika terjadi gangguan distribusi maupun fluktuasi harga di daerah pemasok.

“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Agus Haris.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Bontang akan memperkuat strategi diversifikasi sumber pasokan melalui kerja sama perdagangan dengan berbagai daerah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan distribusi apabila terjadi kendala pada salah satu wilayah pemasok.

Selain menjaga stabilitas harga, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

“Upaya pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menjaga sumber penghasilan masyarakat, baik pekerja sektor pemerintahan maupun swasta, serta meningkatkan ketersediaan pasokan melalui perluasan jalur perdagangan dan distribusi barang selain dari Surabaya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Bontang juga menyepakati penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Sejumlah program akan terus diperkuat, di antaranya Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan, hingga edukasi belanja bijak kepada masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.