Pengamat: Pemkot Bontang Tak Tegas, Jangan Heran Kasus Narkoba Terulang

KLIKKALTIM.COM - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyebut Pemkot Bontang kurang serius memberantas  narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negera (ASN). 

Menurutnya kasus yang berulang kali terjadi menandakan penegakkan sanksi yang sangat lemah. Apalagi, dengan catatan sebelumnya dimana Pemkot Bontang memberikan karpet merah kepada pengguna untuk kembali dipercaya sebagai pejabat. 

Baca juga: Bertambah Lagi, BNN Kembali Jaring 2 ASN Disdamkartan Bontang Positif Sabu

Dengan begitu, jangan berharap seluruh jajaran ASN tidak menganggap ada sanksi jera atas prilaku yang salah untik kembali dilakukan. 

"Kasus yang terus berulang itu, karena sanksi yang tidak tegas. Sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera," kata pria yang kerap disapa Castro ini, Kamis (18/5/2023). 

Seharusnya Pemkot Bontang bisa mengambil keputasan yang tegas. Memberikan efek jera dengan memutus jaringan pengguna hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga : Lagi-lagi 2 ASN Disdamkartan Bontang Positif Sabu, Bakal Jalani Rehab di BNN

Meski sebagai pengguna, oknum itu pasti sudah mengetahui kalau tindakannya bertentangan dengan kaidah hukum. Apalagi secara status sebagai ASN.

Makanya, kata Castro di dalam Peraturan Pemerintah Nonor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian yaitu Wali Kota Bontang Basri Rase diberikan ruang diskresi memberikan sanksi tegas. 

Namun ruang itu sepertinya urung dilakukan. Hal itu terbukti dari kasus-kasus sebelumnya pelaku hanya dikenakan sanksi yang dinilai cukup ringan.

"Lagi-lagi ini soal komitmen dan keseriusan yang kurang. Makanya jangan heran kalau kasus serupa akan terus berulang," tuturnya. 

Baca juga: Pengawasan & Pembinaan ASN Pemkot Bontang untuk Perangi Narkoba Masih Lemah

Dikonfirmasi terpisah Wakil Wali Kota Bontang Najirah akan menindaklanjuti perbuatan oknun yang terjaring baru-baru ini karena narkoba untuk dikenakan sanksi tegas. 

"Pasti disanksi. Kalau soal isinya kita lihat nanti keputusan tim," tutur Najirah.

Pembinaan ASN Pemkot Bontang Perangi Narkoba Masih Lemah

Baca di Halaman Selanjutnya...

==page break==

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai, Pemkot masih sangat lemah dalam hal pengawasan dan pembinaan bagi ASN. Buktinya kembali didapati 2 oknum ASN yang positif narkoba.   

Terulangnya kasus serupa menjadi dasar bahwa tidak ada efek jera bagi segelintir oknum yang nekat memakai narkoba. Sebab itu Dia meminta Wali Kota Bontang Basri Rase sebagai pembina ASN memberikan warning soal kedaruratan narkoba.

"Kalau pembinaan misalnya ada fasilitasi Pwemkot untuk memberikan siraman rohani keagamaan. Itu pentinglah agar para pengguna penyalahgunaan bisa bertaubat," terang Agus Haris kepada Klik Kaltim, Rabu (16/5/2023) pagi. 

Wali Kota juga harus bisa tegas dengan meminta BKPSDM untuk bisa melakukan pengawasan berkala. Apalagi di sejumlah OPD 'Rawan'. Pasalnya dia meyakini Pemkot sudah melakukan pemetaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rawan. Misalnya membuat tes secara berkala. Mulai dari setiap bulan, per tiga bulan, atau per enam bulan. 

Baca juga: Assesmen Oknum PNS Positif Narkoba: Teratur Pakai Sabu, Pernah Terjaring di 2021

Politisi Gerindra ini juga meyakini bahwa semua bisa berjalan secara bersamaan. Mulai dari memutus rantai peredaran hingga mendeteksi semua penyalahguna narkoba. 

"Rutinkan aja itu tes urine. Itu untuk memastikan ASN bersih dari narkoba," sambungnya. 

Baca Juga : Lagi-lagi 2 ASN Disdamkartan Bontang Positif Sabu, Bakal Jalani Rehab di BNN

Baca juga: Jaringan Pemasok Narkoba ke ASN Bontang Dibongkar, 3 Pemuda Diamankan dari Berebas & Halal Square

Disinggung soal sanksi, pria yang kerap disapa AH ini juga meminta ada rekomendasi ketegasan. Meski, secara regulasi sanksi pemecatan harus ada hasil putusan sidang dan yang bersangkutan benar melakukan tindak pidana narkoba. 

"Iya di regulasi juga masih mengatur soal sanksi tegas berupa pemecatan kalau ada putusan pengadilan. Kita fokus aja di pencegahannya untuk perbaikan," tuturnya.